ANALISIS DETERMINAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
Keywords:
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Kemandirian Keuangan DaerahAbstract
Aturan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sudah banyak yang telah dikeluarkan. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan Pemerintah Pusat ataupun dari pinjaman. Penelitian ini memiliki kontribusi teoritis dalam hal memberikan tambahan bukti empiris dan tambahan pengembangan ilmu pengetahuan tentang akuntansi sektor publik khususnya kemandirian keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta. Data sekunder berasal dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang terdiri dari data Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Daerah, dan Belanja Daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Pendapatan daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Determinan lain yang menentukan kemandirian keuangan daerah adalah belanja daerah. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus mengupayakan agar alokasi realisasi untuk pendapatan daerah dan belanja daerah lebih ditingkatkan agar dapat melampaui target yang ditetapkan sehingga bisa memberikan implikasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat itu sendiri.
References
Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta; Graha Ilmu.
Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi, 13(1), 30–39.
Ariani, K. R., & Putri, G. A. (2016). Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah. In Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper (pp. 364–369).
Hermanto, S. B. (2018). Pengaruh Penerimaan Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. In Konferensi Regional Akuntansi V (pp. 67–81). https://doi.org/10.9744/jak.19.2.67-81
Imawan, R., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. Accounting Analysis Journal, 3(2), 147–155. https://doi.org/10.15294/aaj.v3i2.4176
Kaunang, C. E., Naukoko, A. T., & Londa, A. T. (2016). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(2), 355–365.
Lestari, A., Dali, N., & Abdullah, M. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, 1(2), 44–55. https://doi.org/10.33772/jpeb.v1i2.1801
Nindita, N. L., & Rahayu, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Journal of Accounting and Finance, 2(1), 12–19. https://doi.org/10.25124/jaf.v2i1.2098
Periansya. (2019). Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah. I-FINANCE, 5(2), 165–180.
Rusydi, B. U. (2015). Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Deteksi Ilusi Fiskal (Studi Kasus Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2008). Iqtisaduna, 1(2), 116–129.
Sari, P. I. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. In Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta (pp. 538–545).
Suci, S. C., & Asmara, A. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, 3(1), 8–22. https://doi.org/10.29244/jekp.3.1.8-22
Suseno, D. A. (2013). Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasca Diterapkannya Desentralisasi Fiskal. Economics Development Analysis Journal, 2(2), 1–8. https://doi.org/10.15294/edaj.v2i2.1710
Swandewi, A. A. I. A. (2014). Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 3(7), 356–376.
Tahar, A., & Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Akutansi Dan Investasi, 12(1), 88–99.
Verawaty, Fransisca, S., & Rahmawati, R. (2017). Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah MBiA, 16(3), 1–10.
Indonesian Society of Applied Science (ISAS)
